Bandar Lampung, Muktipena.com- Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Qudrotul Ikhwan membuka Rapat Gabungan Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama (RAGAB FKD-MPU) di Swiss Bell Hotel, Selasa (04/07/2023).
Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama merupakan Forum Kerjasama antar Daerah yang beranggotakan 10 Provinsi di Indonesia yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Diselenggarakannya Rapat Gabungan FKD-MPU XXIII tahun 2003 ini adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat kerja Gubernur FKD-MPU XXIII yang dilaksanakan di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15-17 Maret 2023 yang lalu.
Adapun tujuan dari Rapat Gabungan FKD-MPU XXIII tahun 2023 adalah mengoptimalkan kerjasama antar daerah provinsi anggota FKD-MPU melalui kerjasama bidang pariwisata, perdagangan dan investasi.
Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 3-5 Juli 2023 ini mengusung tema "Melalui sinergitas program pariwisata perdagangan dan investasi antar daerah FKD MPU Kita Wujudkan Pembangunan Perekonomian Nasional Berkelanjutan".
Gubernur Lampung Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Qudrotul Ikhwan mengucapkan selamat datang di provinsi Lampung kepada seluruh peserta perwakilan dan delegasi dari masing-masing daerah Provinsi anggota FKD-MPU.
"Suatu kehormatan bagi pemerintah daerah provinsi Lampung yang kembali dipercaya untuk menerima Bapak/Ibu saudara-saudara dari anggota FKD-MPU yang sebelumnya di tahun 2018 yang lalu di tempat yang sama menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat kerja gabungan ini," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan capaian pembangunan di Provinsi Lampung.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Bulan Februari tahun 2023 proyeksi penduduk Intern Provinsi Lampung tahun 2020- 2023 terdiri atas 9.176 546 jiwa dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen tersebar di 15 daerah kabupaten./Kota. Persentase laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung yang diperhitungkan berdasarkan harga yang berlaku di Tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 414 milyar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 371 milyar.
Laju pertumbuhan ekonomi di Lampung tercatat mencapai angka 4,28 persen dengan pencapaian tertinggi disumbangkan oleh sektor jasa lainnya sebesar 25,45 persen.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Lampung di tahun 2022 adalah sebesar 45 13 juta rupiah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan merupakan sektor kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Lampung dengan share mencapai 27,90 persen. Disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 18,55 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,30%.
Sementara sektor-sektor yang juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya antara lain adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan, sektor jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa tingginya intensitas lintas penduduk antar daerah Sumatera dengan Pulau Jawa dan Bali ataupun sebaliknya berdampak terhadap timbulnya interaksi sosial yang perlu mendapat perhatian dari seluruh anggota FKD-MPU.
Intensitas lintas penduduk tersebut juga diikuti dengan tingginya intensitas distribusi barang kebutuhan pokok dan industri melalui pelabuhan Bakauheni maupun Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan pengumpan dalam rangka jalur tol laut.
"Dalam posisi ini tentu saja Pemerintah Provinsi Lampung berkehendak untuk mengambil peran lebih dari sekedar posisi sebagai gerbang Pulau Sumatera terutama pemasaran hasil-hasil produksi sektor pertanian, ketahanan pangan peternakan daerah perkebunan kehutanan maupun sektor Industri Kecil Menengah," ungkapnya.
Sementara itu dalam hal ekspor Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pelabuhan Panjang dan Semaka Bay telah melakukan transaksi produk unggulan antara lain : ekspor lemak dan minyak hewani dan nabati, batu bara, kopi, teh dan rempah-rempah, olahan buah-buahan dan sayuran, ikan dan udang, dengan tujuan ekspor Amerika Serikat, India, Pakistan, Tiongkok, Jepang, Italia, Belanda dan Korea Selatan.
"Pada sektor Pariwisata saya meyakini bahwa setiap daerah anggota TKD-MPU memiliki banyak destinasi yang diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara," ucapnya.
Namun tingkat pengaruh pertumbuhan perekonomian umumnya di masing-masing daerah tentu saja berbeda, hal tersebut dipengaruhi oleh kuantitas kunjungan, kreativitas sosial wisata yang mampu menaikkan nilai tambah objek wisata daerah tersebut, Pemanfaatan peluang, fasilitas umum pengelolaan destinasi, representasi dan kebutuhan, tingkat kunjungan.
Berkenaan dengan hasil investasi pemerintah telah memberikan pedoman kepada setiap daerah untuk memperpendek rentang kendali birokrasi untuk memacu masuknya investasi ke masing-masing daerah.
Meski faktor yang mempengaruhi terhadap masuknya investasi masih didominasi oleh perhitungan _cost production_ dalam kurun waktu tertentu, selain faktor sosial keamanan dan faktor-faktor penunjang lainnya.
"Disinilah peran sinergitas dari setiap instrumen pemerintahan daerah baik provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya agar kondisi investasi pengembangan pariwisata dan peningkatan investasi niaga dapat tumbuh dan terjaga," tegasnya.
Forum kerjasama Daerah Mitra Praja Utama dibangun oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dengan semangat yang sama untuk melaksanakan program-program kerja daerah yang saling mendukung dalam permasalahan-permasalahan lintas sektoral serta percepatan pemenuhan Pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Oleh karenanya tantangan yang perlu disikapi oleh seluruh anggota FKD-MPU yang telah terbentuk 23 tahun ini adalah bagaimana agar forum ini dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan kemajuan setiap daerah anggota dan perwujudan cita-cita nasional.
"Mudah-mudahan Rapat Gabungan Forum kerjasama Daerah Mitra Praja XXIII tahun 2003 ini dapat tersusun gagasan-gagasan baru dalam mengatasi isu umum strategis yang ada dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh daerah," pungkasnya.
Dalam rangkaian pembukaan Ragab FKD-MPU XXIII ini dilaksanakan Forum diskusi dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara lain : Perjanjian Kerjasama _Travel Fair Koridor_ (Ditandatangani oleh Kepala Dinas Parekraf dari 10 provinsi), Perjanjian kerjasama tentang penanganan bersama pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ditandatangani oleh Kepala Dinas sosial dari 10 Provinsi) dan tentang penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan (Ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dari 10 Provinsi. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Qudrotul Ikhwan dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Lampung Binarti Bintang.
Turut Hadir dalam acara, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendagri, Direktur Jendral Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Kepala Kantor Bank Indonesia kantor Perwakilan Lampung, Dewan Penasehat beserta Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama FKD-MPU, Para Asisten dan yang mewakili anggota FKD-MPU, Para Kepala Dinas anggota FKD-MPU, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi lampung, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, Plh.Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ketua KADIN Provinsi Lampung, Akademisi UNILA, Perwakilan asosiasi Badan usaha dan pelaku usaha delegasi daerah anggota FKD-MPU. (Red)
